Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu menggelar serangkaian kegiatan penting yang meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation Agreement (IA) antara FISIP UNIB dan Jimly School of Law and Government. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi serta kuliah umum bertajuk “Transformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance: Integrasi Etika Konstitusional dan Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Digital.”
Acara yang berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Ruang Internasional Meeting Room Laboratorium Terpadu ini menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara) sebagai narasumber utama. Diskusi panel juga diisi oleh Prof. Dr. Achmad Aminudin, M.Si. (Dosen Administrasi Publik) dan dimoderatori oleh Alimansyah, S.IP., M.PA., (Dosen Administrasi Publik).
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan langsung oleh Dekan FISIP, Dr. Yunilisiah, M.Si., dan Ketua Umum Jimly School of Law and Government, Muzayyin Machbub. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNIB, Yefriza, S.E., MPPM, Ph.D, yang secara resmi membuka acara, serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Administrasi Publik Suratman, M.Si., serta jajaran dosen, perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu, Pemuda ICMI, dan lebih dari 100 mahasiswa lingkup FISIP.
Ketua panitia sekaligus Kepala Laboratorium Administrasi Publik, Jatmiko Yogopriyatno, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi institusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Yefriza, S.E., MPPM, Ph.D, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret membangun sinergi antar-lembaga dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. “Ini merupakan komitmen Universitas Bengkulu dalam memajukan pendidikan yang responsif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam menyikapi era disrupsi digital,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis etika konstitusional dan inovasi digital, sekaligus memperkuat kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.